Oleh: Yudhy Elwahyu (Writer, Jurnalis, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina)

Dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 menyajikan tontonan dramatis yang mengguncang nalar publik, di mana faksi-faksi yang sebelumnya terlibat dalam polarisasi ideologis tajam tiba-tiba melebur dalam satu koalisi pemerintahan. Fenomena “balik badan” politik ini tidak sekadar mengubah peta kekuasaan, namun secara fundamental menciptakan guncangan hebat pada struktur kognitif para pendukung di tingkat akar rumput. Realitas ini memicu munculnya disonansi kognitif akut, sebuah ketegangan psikologis yang lahir dari benturan antara keyakinan ideologis masa lalu dengan kenyataan pragmatis masa kini. Tulisan ini berargumen bahwa resolusi disonansi di Indonesia tidak selalu mengikuti pola perubahan sikap sejati sebagaimana diprediksi oleh Leon Festinger, melainkan termodifikasi melalui justifikasi budaya “sungkan” dan mekanisme pragmatisme yang diperparah oleh sistem media digital multiplatform.

Dalam literatur klasik komunikasi yang disusun oleh Em Griffin dalam A First Look at Communication Theory (2018), teori disonansi kognitif didefinisikan sebagai tekanan psikologis yang muncul saat individu memegang dua kognisi yang tidak konsisten. Festinger mengajukan tiga hipotesis utama sebagai mekanisme reduksi disonansi, yakni paparan selektif (selective exposure), disonansi pasca-pengambilan keputusan (post-decision dissonance), dan pembenaran minimal (minimal justification). Dalam konteks perpolitikan nasional, ketika partai idola yang sebelumnya mengonstruksi lawan sebagai musuh ideologis yang “haram” didekati justru memilih bergabung dalam satu kabinet, para pendukung terjebak dalam ruang ketidakkonsistenan yang menyakitkan secara psikologis. Keyakinan bahwa mereka sedang memperjuangkan nilai yang berbeda kini harus berhadapan dengan perilaku elite yang justru melakukan asimilasi kepentingan.

Namun, analisis mendalam terhadap perilaku pemilih di era digital menunjukkan adanya anomali signifikan terhadap teori klasik Festinger. Jika Festinger memprediksi bahwa cara paling efektif untuk mereduksi disonansi adalah dengan mengubah sikap agar selaras dengan perilaku, maka di Indonesia yang terjadi justru adalah praktik justifikasi ekstrem. Melalui mekanisme paparan selektif yang diperkuat oleh algoritma media sosial, para pendukung tidak benar-benar mengubah sikap kritis mereka terhadap integritas, melainkan melakukan pembingkaian ulang (re-framing) atas kenyataan. Informasi yang mempertanyakan inkonsistensi elite akan segera difilter, diabaikan, atau bahkan dicap sebagai upaya provokasi. Di sinilah letak kritik fundamental terhadap pemikiran Griffin: teori disonansi kognitif kurang mempertimbangkan bagaimana ekosistem media multiplatform memfasilitasi pembentukan ruang gema (echo chambers). Ruang ini memungkinkan individu untuk mempertahankan kenyamanan kognitif tanpa harus melakukan evaluasi sikap yang jujur, melainkan cukup dengan mengganti narasi permusuhan dengan eufemisme seperti “stabilitas nasional” atau “rekonsiliasi demi bangsa.”

Lebih jauh lagi, terdapat celah besar dalam teori ini saat diaplikasikan pada konteks masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivis dan berbudaya konteks tinggi (high-context culture). Dalam struktur masyarakat seperti ini, harmoni kelompok seringkali diletakkan jauh di atas konsistensi logika internal individu. Fenomena budaya “sungkan” memainkan peran krusial sebagai peredam disonansi. Banyak pendukung yang secara personal merasa kecewa atau tidak setuju dengan langkah politik partainya, namun mereka memilih untuk menekan disonansi tersebut demi menjaga kohesi sosial dan menghindari konflik terbuka dengan komunitas atau tokoh kunci yang mereka hormati. Dalam perspektif ini, disonansi tidak pernah benar-benar diselesaikan secara psikologis, melainkan hanya ditekan dan disembunyikan di balik topeng kepatuhan sosial demi terjaganya harmoni.

Selain faktor budaya, pragmatisme politik praktis muncul sebagai variabel yang menormalisasi hipokrisi. Berdasarkan hipotesis pembenaran minimal (minimal justification), disonansi akan berkurang jika terdapat kompensasi atau imbalan yang dirasa cukup besar untuk memvalidasi perilaku yang tidak konsisten. Ketika akses terhadap kekuasaan, jaminan stabilitas ekonomi, atau perlindungan kepentingan kelompok tercapai melalui koalisi baru tersebut, individu cenderung menurunkan intensitas kegelisahan mentalnya. Secara tajam dapat dianalisis bahwa pragmatisme di Indonesia seringkali dibungkus dengan bahasa-bahasa heroik tentang kematangan berpolitik, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pengabaian prinsip demi keuntungan transaksional. Integritas ideologis pada akhirnya dikorbankan demi apa yang sering disebut sebagai “realitas politik.”

Sebagai kesimpulan, disonansi kognitif yang dialami oleh masyarakat politik di Indonesia merupakan perpaduan kompleks antara tekanan psikologis individu, paksaan sistemik algoritma digital, dan tuntutan normatif budaya lokal. Meskipun teori disonansi kognitif tetap menjadi pisau analisis yang relevan, keberlakuannya di Indonesia memerlukan modifikasi yang mempertimbangkan variabel kolektivitas dan pragmatisme material. Budaya sungkan seringkali menjadi perisai bagi berlangsungnya hipokrisi politik, sementara pragmatisme menjadi mesin penggerak yang melegitimasi perubahan prinsip tanpa rasa bersalah. Kondisi ini pada akhirnya mengancam integritas komunikasi politik nasional, karena publik dibiasakan untuk tidak lagi menyelesaikan disonansi melalui kejujuran berpikir dan refleksi nalar kritis, melainkan melalui pembenaran massal yang mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri.

Referensi :

• Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press. (Referensi implisit dari teori utama)
• Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2018). A First Look at Communication Theory (10th ed.). McGraw-Hill Education. (Referensi eksplisit dari teks)